Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, sekitar 3 juta kendaraan wajib pajak baik beroda dua maupun empat nunggak membayar pajak yang nilainya Rp 2,1 triliun.

Meskipun angkanya masih cukup tinggi, tetapi angka tersebut dinilai turun dan angka kepatuhan pajak warga Jawa Tengah pun meningkat. Oleh karenanya, Bapenda Jateng kembali membuka program untuk semakin meningkatkan kepatuhan pajak masyarakatnya.

Salah satu programnya ialah pemutihan pajak. Program yang berjalan sejak 26 April 2023 ini merupakan program keringanan pajak daerah yang didasari pada Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2023.

Jika kamu masih belum memahami program tersebut, simak informasi pemutihan pajak Jateng berikut ini

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan. Pada dasarnya, masyarakat yang telah membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi.

Namun, program ini membebaskan denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak. Tentunya program pemutihan ini dihadirkan tidak setiap waktu, sehingga masyarakat Jateng yang telat membayar harus memanfaatkan peluang ini.

Informasi Pemutihan Pajak Jateng 2023

Pemutihan denda pajak atau pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlangsung hingga 21 Juni 2023. Selain itu juga, terdapat program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepemilikan kedua dan seterusnya.

Program tersebut dibuka sejak 26 April 2023 hingga 22 Desember 2023. Pembebasan ini berlaku bagi kendaraan roda dua atau empat yang berasal dari atau luar Provinsi Jawa Tengah.

Pada periode yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun turut mengadakan program pembebasan pajak progresif. Berikut ini rincian jadwal pemutihan pajak Jateng 2023:

Bebas sanksi administratif atau PKB : 26 April 2023 - 21 Juni 2023
Bebas pajak BBNKB II : 26 April 2023 - 22 Desember 2023
Bebas pajak progresif : 26 April 2023 - 22 Desember 2023

Supaya bisa menikmati pemutihan pajak seperti yang diinformasikan di atas, masyarakat bisa mendatangi kantor samsat terdekat di wilayah Jawa Tengah.

Namun, bila tidak bersamaan dengan habisnya masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), program ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi bernama New Sakpole.

Syarat dan Ketentuan Pemutihan Pajak

Berdasarkan informasi pemutihan pajak Jateng, untuk bisa mengikuti program ini, masyarakat perlu datang dengan ketentuan serta dokumen yang lengkap. Berikut ini beberapa ketentuan dan dokumen yang diperlukan:

Bebas sanksi PKB

STNK Asli
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai STNK
Jika masa berlaku STNK sudah habis, lengkapi dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan bukti cek fisik kendaraan.

BBKB II

BPKB asli
STNK asli
KTP pemilik baru kendaraan
Bukti cek fisik kendaraan
Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (bukti lunas pajak di samsat asal)
Kuitansi Jual Beli

Pajak Progresif

Merujuk pada peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2023, pembebasan progresif PKB berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jenis sedan, jeep, minibus, dan microbus yang terdaftar di Jawa Tengah.

Sebagai informasi, wajib pajak yang terdaftar sebelumnya dan terkena pajak progresif atau lebih dari satu kendaraan, maka hanya akan dihitung satu kendaraan yang tidak dikenakan pajak progresif.

Hadirnya informasi pemutihan pajak Jateng 2023 ini bukan berarti program ini akan selalu hadir setiap tahunnya. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya dengan pengampunan atau bebas sanksi.

Meskipun begitu, jangan untuk menghindari denda atau sanksi, Sahabat Daihatsu tetap harus membayar pajak dengan taat, ya! Jangan sampai kamu membayar denda keterlambatan. Pemutihan pajak tidak selalu ada, lho!

Informasi Pemutihan Pajak Jateng 2023

Syarat dan Ketentuan Pemutihan Pajak

Bebas sanksi PKB

BBKB II

Pajak Progresif

Informasi Pemutihan Pajak Jateng 2023 dan Syaratnya